SMP Negeri 1 Kedokanbunder

Tetap semangat dalam berkarya

Website Sekolah

Website Sekolah

Kalender

Jam

Cuaca

bloguez.com

Petjet

DAPODIK

Counter

Pacebook

Kabar Pendidikan

Artikel

IP Address

IP

Memurnikan Akidah

Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah Shalat Jumâat Haruskah dengan 40 Jamaâah? Kemuliaan Abu Bakr Ash Shiddiq Pria yang Tidak Lalai dari Mengingat Allah Kajian Tematik âPesantren Liburanâ di RadioMuslim.com Wajah Islam di Indonesia

Chatting

Download

free sofware

Software

Gratis Download Tips Software

Kompas.com

Radio Online

RRI CIREBON

BBC

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Perlindungan Hukum Guru

Oleh Admin 28-01-2012 08:48:26

PGRI Jalin Kerja Sama Perlindungan Guru

JAKARTA, KOMPAS.com — Perlindungan hukum dan profesi guru terus menjadi perhatian Persatuan Guru Repubik Indonesia. PGRI kini menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi ketika menangani persoalan yang menimpa guru.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, di Jakarta, Rabu (11/1/2012), mengatakan, saat ini sedang dibahas rancangan nota kesepahaman PGRI-Polri yang akan segera ditandatangani bersama Kepala Polri.

Pembahasan di Kantor PGRI hari ini dihadiri tim dari Divisi Hukum Polri yang dipimpin Komisaris Besar Agung Makbul.

"Kami berharap ada persepsi yang sama. Sebab, guru rentan sekali untuk diperkarakan secara hukum, baik oleh masyarakat maupun birokrasi. Karena itu, kerja sama dengan Polri bisa memberikan perlindungan bagi guru seperti yang diamanatkan UU Guru dan Dosen," papar Sulistiyo.

Sekretaris Jenderal PB PGRI Sahiri Hermawan menjelaskan, dalam pembahasan naskah nota kesepahaman dibahas kerja sama meliputi perlindungan hukum, profesi, dan kenyamanan kerja. Selain itu, pendidikan serta latihan, tukar-menukar informasi, dan sosialisasi kebijakan.

Sulistiyo mengatakan, perkara guru mendisiplinkan siswa di sekolah dengan tujuan mendidik sering disalahartikan sebagai tindak kekerasan. Akibatnya, guru selalu dipersalahkan dan mudah dipidanakan.

"Posisi guru sering lemah ketika berhadapan dengan hukum. Kami mengharapkan perlakuan yang adil bagi guru. Pemahaman petugas kepolisian terhadap persoalan guru dan penyelesaian yang bijak juga perlu ditingkatkan," tutur Sulistiyo.

Menurut Sulistiyo, perlindungan hukum dan profesi guru dijamin undang-undang. Pemerintah, aparat penegak hukum, seperti Polri, dan organisasi guru wajib mewujudkan perlindungan bagi guru Indonesia.

PGRI mendorong supaya guru-guru Indonesia menegakkan kode etik guru yang dibuat PGRI. Saat ini telah dibentuk Dewan Kehormatan Guru PGRI di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, ada juga lembaga konsultasi bantuan hukum PGRI untuk mendampingi guru-guru yang bermasalah secara hukum, baik terkait profesinya maupun persoalan pribadi.

Sulistiyo menambahkan, persoalan yang membelit guru mesti dilihat betul. Jika kesalahan akibat pelanggaran kode etik, seharusnya disidang di Dewan Kehormatan Guru.

"Jika bermasalah kriminal, tentu polisi yang menangani. Namun, PGRI berharap supaya persoalannya dilihat betul," kata Sulistiyo.


Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/11/21035572/PGRI.Jalin.Kerja.Sama.Perlindungan.Guru